Sumsel.co – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan kesiapan dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutbunlah) menjelang musim kemarau 2025. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutbunlah, yang digelar di Auditorium Pemkab Muba pada Selasa (17/6/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Muba, H. M. Toha, SH tersebut dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari Forkopimda, Sekda Muba Dr. Drs. H. Apriyadi, M.Si, perwakilan BMKG dan BPBD Provinsi Sumsel, hingga 36 perusahaan dari sektor perkebunan, migas, dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Muba.
Dalam arahannya, Bupati Toha menyoroti bahwa Karhutbunlah menjadi tantangan berulang yang perlu dihadapi dengan keseriusan tinggi. Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif seluruh perusahaan mutlak dibutuhkan, termasuk dalam kesiapan personel dan peralatan.
“Saya menghimbau agar seluruh perusahaan menyiapkan personel dan peralatan tanggap bencana, serta membentuk tim khusus untuk melakukan patroli mandiri. Jika terjadi bencana, perusahaan harus segera menurunkan tim bantuan ke lokasi,” tegas Bupati.
Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan wajib memberikan pelatihan kepada warga, menyediakan sumber air seperti embung dan sumur bor, mendirikan pos pantau, serta menjaga komunikasi aktif dengan BPBD.
“Tugas kita bukan hanya menanggulangi saat bencana terjadi, tetapi juga mencegah sebelum api menyala. Pencegahan adalah kunci,” tegas Toha.
Rakor ini disebut menjadi fondasi awal membangun kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko Karhutbunlah yang meningkat seiring datangnya musim kemarau.
Sementara itu, Komandan Kodim 0401/Muba, Letkol Inf Erry Dwianto S.Psi, M.Han, turut memberikan peringatan keras terkait dampak kebakaran. Ia menegaskan bahwa sebagian besar penyebabnya adalah aktivitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar.
“Ini ancaman serius yang menimbulkan kerugian besar di sektor ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Kita butuh sinergi lintas sektor untuk menangani ini,” ujar Letkol Erry.
Ia juga meminta seluruh Satgas—termasuk BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, KTPA, MPA, dan tim perusahaan—untuk mengaktifkan latihan dan kesiapsiagaan di lapangan.
Dari sisi klimatologi, perwakilan BMKG Stasiun Klimatologi Palembang, Nandang P, menjelaskan bahwa wilayah Sumsel, khususnya Muba, kini memasuki transisi menuju kemarau.
“Wilayah Muba diprediksi akan memasuki puncak musim kemarau antara dasarian III Mei hingga dasarian I Juni. Meskipun durasinya relatif lebih pendek dibanding tahun 2023, daerah rawan seperti Muba tetap harus waspada,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Aka Kurniawan, SH, MH, turut menegaskan pentingnya langkah hukum dalam penanganan Karhutbunlah. Ia menyatakan pihak kejaksaan akan melakukan pendekatan intelijen untuk deteksi dini terhadap potensi pembakaran lahan, baik oleh individu maupun korporasi.
“Kami dari Kejaksaan akan melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya karhutlah melalui pendekatan intelijen. Baik perorangan maupun korporasi dapat dikenakan sanksi apabila terbukti lalai atau dengan sengaja menyebabkan kebakaran,” tegas Aka.
Ia juga menyerukan kolaborasi erat antara perusahaan, pemerintah daerah, camat, dan kepala desa.
“Jika ada perusahaan yang melanggar ketentuan umum terkait pencemaran lingkungan dan karhutlah, tentu ada konsekuensi hukumnya. Namun, harapan kami, justru tidak ada perkara karhutlah yang ditangani, karena itu berarti upaya pencegahan kita berhasil,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama perusahaan untuk mendukung langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutbunlah di wilayah Muba. Harapannya, Muba dapat menjadi contoh daerah yang tangguh dalam menghadapi bencana lingkungan.
“Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Keberhasilan pencegahan akan menjadi keberhasilan bersama. Mari kita jaga Muba tetap hijau dan aman dari kebakaran,” tutup Kajari Aka.