Sumsel.co - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan perhatian khusus kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, saat membuka rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Rapat Konsultasi (Rakon) PKK, dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Sumsel yang berlangsung di The Sultan Convention Center, Palembang, Rabu (25/6/2025).
Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi kiprah dan konsistensi TP PKK dan Dekranasda yang selama ini telah berkontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian dan pengembangan kerajinan daerah.
"Gerakan PKK dan kegiatan Dekranasda tidak boleh stagnan. Mereka harus terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman," tegas Herman Deru.
Ia juga mengajak seluruh jajaran PKK dan Dekranasda untuk tidak sekadar menjadi pelaksana program, melainkan mampu menjadi inisiator ide-ide baru yang muncul dari permasalahan nyata di tengah masyarakat.
Herman Deru mencontohkan, permasalahan di tiap wilayah bisa sangat berbeda. Ada daerah yang menghadapi isu gizi buruk, ada pula yang kesulitan dalam pengelolaan sampah atau masalah ketahanan pangan. Karena itu, peran aktif Ketua TP PKK dan Dekranasda di tiap daerah menjadi sangat penting dan strategis.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti penguatan fungsi Dekranasda sebagai penggerak UMKM dan pelaku industri kerajinan lokal. Menurutnya, produk-produk lokal harus mendapatkan dukungan promosi dan akses pasar agar mampu bersaing di level nasional bahkan internasional.
"Produk unggulan dari tiap kabupaten/kota harus bisa dikurasi dengan baik, lalu ditampilkan sebagai representasi identitas daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sumsel, Feby Deru, menegaskan bahwa peran PKK kini telah terintegrasi dalam kebijakan strategis pemerintah, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan penguatan kemandirian keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, Feby juga membacakan sambutan dari Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, yang menyampaikan bahwa peringatan HKG menjadi momentum penting untuk konsolidasi serta evaluasi kinerja organisasi.
"PKK adalah gerakan sosial yang terus berkembang dan bertransformasi. Bukan sekadar organisasi perempuan, tapi sudah menjadi kekuatan sosial yang nyata," ujar Feby.
Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini juga semakin kuat. Kini PKK memiliki legalitas sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD. Status hukum ini memperkuat posisi PKK dalam struktur pemerintahan di tingkat daerah.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua TP PKK kabupaten/kota, dan perwakilan organisasi wanita se-Sumatera Selatan. Kehadiran mereka menandai komitmen bersama dalam memperkuat peran perempuan dan kerajinan lokal dalam pembangunan daerah.