Sumsel.co - Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumatera Selatan Bersatu (FKPSSB) menggelar aksi protes di halaman Kantor Gubernur Sumsel untuk menuntut kepastian pasokan solar subsidi. Massa meminta pemerintah mengakhiri praktik pembatasan pembelian serta menangani dugaan pungutan liar yang mereka temui di jalur angkutan.
Para sopir menyampaikan bahwa aturan baru soal distribusi solar membuat mereka kesulitan beroperasi. Solar yang sebelumnya mudah diperoleh kini hanya tersedia di SPBU tertentu pada jam terbatas, sehingga antrean panjang dan kekosongan stok menjadi keluhan harian. Selain itu, pembatasan kuota pembelian—Rp200 ribu untuk truk roda empat dan Rp400 ribu untuk roda enam—dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional, terutama bagi pengemudi yang bekerja hingga larut malam. Kondisi ini menyebabkan banyak truk berhenti di jalan dan menghambat distribusi barang.
Massa juga menyoroti maraknya praktik pungli dan premanisme. Menurut mereka, kelangkaan solar menciptakan celah bagi oknum untuk memungut biaya agar sopir bisa mendapatkan antrean lebih cepat, sementara sebagian lainnya terpaksa membeli solar eceran dengan harga lebih mahal untuk mengejar target pengiriman.
Aduan tersebut langsung ditanggapi pejabat Pemprov Sumsel yang hadir di lokasi. Pemerintah menyatakan akan mengadakan rapat bersama seluruh stakeholder—termasuk penyedia BBM, perwakilan sopir, dan aparat keamanan—dalam dua minggu ke depan. Rapat itu disebut sebagai langkah awal pembenahan agar distribusi solar subsidi kembali lancar.
Meski demikian, para sopir menuntut penyelesaian konkret. Mereka mendesak agar ketersediaan solar subsidi dijamin 24 jam tanpa pembatasan kuota yang membebani pekerja lapangan. Mereka menilai kebijakan yang ada saat ini hanya terlihat ideal di atas kertas, tetapi menimbulkan kesulitan besar di lapangan.
Di tengah aksi, seorang sopir menyuarakan keresahannya di hadapan massa. “Kalau truk tidak jalan, barang tidak sampai. Kalau barang tidak sampai, industri berhenti. Kalau industri berhenti, ekonomi lumpuh. Tapi kenapa kami yang terpenting justru paling dipersulit?”
Aksi protes tersebut menjadi pengingat bahwa kelangkaan solar bukan hanya problem para pengemudi, tetapi juga mengancam distribusi barang, harga kebutuhan pokok, dan stabilitas ekonomi di Sumatera Selatan. Publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya, sementara para sopir menyatakan siap kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.