Sumsel.co - Posisi Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan. Meski tidak berada dalam barisan politik pendukung Prabowo Subianto pada Pemilu 2024, jabatan Darmawan tampak tidak tersentuh. Di saat sejumlah perusahaan BUMN mulai mengalami perombakan besar, kursi puncak PLN justru tetap ditempati oleh sosok yang akrab disapa Darmo itu.
Sejumlah sumber internal menilai Darmawan semakin menunjukkan dominasinya. Dugaan penyalahgunaan kewenangan mulai mencuat setelah terjadi perombakan besar-besaran di jajaran Direksi dan Komisaris PLN Batam serta perubahan susunan pimpinan di PLN Nusantara Power Construction (NPC). Pergeseran itu berlangsung hanya beberapa hari sebelum Idulfitri 1446 H.
Perombakan Jabatan Dianggap Tidak Konsisten
Informasi dari lingkup PLN menyebutkan bahwa keputusan perubahan pimpinan dianggap tidak sejalan dengan kondisi struktural di perusahaan. Dua kursi direksi di salah satu subholding PLN dikabarkan dibiarkan kosong tanpa pengisian, sementara jabatan lain yang masih aktif justru diganti.
Sumber yang memahami proses internal menyatakan bahwa alasan ketidakterisian dua posisi tersebut sebelumnya dikaitkan dengan menunggu arahan pemegang saham maupun keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Namun pada saat yang sama, justru terjadi perombakan di unit lain sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan.
Di sisi lain, terdapat pergantian jabatan di PLN NPC yang memicu kritik karena diisi oleh pejabat yang seharusnya memasuki masa pensiun. Langkah tersebut dinilai meminggirkan pegawai yang secara struktural masih aktif dan dianggap memenuhi syarat.
Dugaan Konsolidasi Kekuasaan
Sebagian pihak menilai kebijakan mutasi tersebut menunjukkan upaya Darmawan memperkuat pengaruhnya di internal PLN. Pejabat yang tidak memiliki catatan bermasalah turut digeser, sementara sejumlah posisi dianggap diisi oleh individu yang dekat dengan pucuk pimpinan.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa proses penyegaran jabatan tidak sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan organisasi, tetapi lebih pada penempatan figur-figur tertentu.
Desakan Evaluasi Menguat
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, menilai sudah muncul banyak alasan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan PLN. Ia menilai PLN menjadi satu-satunya BUMN besar yang tidak mengalami pergantian direktur utama dalam gelombang restrukturisasi terakhir, berbeda dengan Pertamina, Garuda Indonesia, maupun Bulog.
Menurut Yudhistira, kebutuhan penyegaran kepemimpinan di PLN semakin relevan, terutama mengingat banyak tokoh nasional yang dinilai lebih layak dan memiliki kompetensi memimpin perusahaan energi negara tersebut.
Laporan Dugaan Korupsi Masih Berproses
Selain isu rotasi jabatan, tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga telah menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait sejumlah proyek di masa kepemimpinan Darmawan. Laporan tersebut sudah masuk ke Korps Tindak Pidana Korupsi Polri dan kini masih berada dalam tahap penyelidikan.
Kelompok masyarakat sipil yang selama ini mengikuti dinamika PLN meyakini bahwa berbagai persoalan di perusahaan itu pada akhirnya akan terungkap. Mereka menilai tren penindakan kasus korupsi di beberapa BUMN dapat menjadi momentum untuk mendorong transparansi lebih luas di PLN.