Sumsel.co - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menandatangani kerja sama antardaerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan, menjaga pasokan komoditas strategis, dan menekan laju inflasi.
Kesepakatan tersebut dilakukan pada Selasa (22/10/2025) antara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.K.M., M.K.M. Penandatanganan turut disaksikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel Bambang Pramono serta Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid Ikram.
Langkah ini juga melibatkan sejumlah daerah di kedua provinsi, termasuk Kota Palembang, Lubuklinggau, Kabupaten OKI, Muara Enim, dan Musi Rawas. Dari pihak Sumsel, hadir Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, Wakil Bupati OKI Supriyanto, serta perwakilan kabupaten/kota lainnya.
Sekda Sumsel Edward Candra menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sinergi lintas wilayah.
“Inisiatif ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan daya saing daerah. Kerja sama ini akan memperkuat rantai pasok dari potensi lokal menuju ketahanan ekonomi nasional,” ujar Edward Candra.
Edward menjelaskan, kerja sama ini mencakup sektor-sektor penting seperti perdagangan, investasi, ketahanan pangan, pariwisata, perikanan, serta pengendalian inflasi. Menurutnya, program ini selaras dengan strategi pengendalian inflasi nasional berbasis 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).
Sekda Sumatera Barat, Arry Yuswandi, juga menegaskan pentingnya sinergi antarprovinsi dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.
“Sumatera Barat menyambut baik kerja sama ini. Stabilitas harga pangan adalah faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, menilai kerja sama ini menjadi solusi efektif dalam mengatasi ketimpangan pasokan antarwilayah.
“Pada September 2025, inflasi Sumsel tercatat sebesar 3,44% (yoy), masih dalam sasaran inflasi nasional. Namun, komoditas seperti cabai dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi. Dengan adanya KAD ini, pasokan bawang merah dari Sumbar yang surplus dapat menutup defisit di Sumsel,” ungkap Bambang.
Sebagai langkah konkret, juga dilakukan penandatanganan kerja sama bisnis (business to business) antara pelaku usaha Kota Palembang dan Kabupaten Solok. Kerja sama tersebut ditandai dengan pengiriman perdana 14 ton bawang merah dari Solok ke Palembang pada hari yang sama.
Pelepasan dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Imran Syahrial, didampingi Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani, serta Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono. Komoditas itu dikirim melalui Pasar Induk Jakabaring, guna memperkuat distribusi dan menstabilkan harga pangan di Sumatera Selatan.
Bambang berharap sinergi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi regional dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Sinergi antarprovinsi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global,” tutup Bambang Pramono.