Sumsel.co - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa dan Pemuda menggelar unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (11/5/2026).
Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (HPN) itu menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan dan pengadaan fasilitas pimpinan DPRD Sumsel yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan perbaikan dunia pendidikan di Sumatera Selatan. Mereka menilai meskipun anggaran pendidikan besar, tetapi masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, terutama akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
Salah satu orator, Atuk, menyampaikan bahwa pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup, namun kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak pelajar yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya.
“Masih banyak adik-adik kita yang tidak bisa kuliah karena masalah ekonomi. Tapi di saat yang sama, anggaran untuk fasilitas pimpinan DPRD justru sangat besar. Ada pengadaan meja biliar dan hordeng. Seharusnya dana seperti itu bisa dialihkan untuk membantu pendidikan masyarakat,” ujar Atuk.
Massa juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu dievaluasi. Menurut mereka, sebagian anggaran pendidikan terserap untuk mendukung program tersebut sehingga membuat sektor pendidikan semakin tersudut.
Orator lain, Joni, mengatakan bahwa tuntutan aksi sebelumnya terkait pembatalan pengadaan fasilitas pimpinan DPRD Sumsel tidak pernah ditindaklanjuti.
“Kami sudah pernah datang sebelumnya. Saat itu disebut pengadaan fasilitas pimpinan DPRD akan dibatalkan, tapi kenyataannya tidak. Kami merasa dibohongi,” tegasnya.
Selain isu anggaran, massa juga meminta pemerintah membubarkan forum komite sekolah di Sumsel yang dianggap rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menilai komite sekolah selama ini kerap menjadi celah pungutan yang membebani orang tua siswa.
Aksi demonstrasi memanas ketika massa mempertanyakan ketidakhadiran pimpinan DPRD Sumsel dan Sekretaris DPRD untuk menemui mereka secara langsung. Massa hanya diterima oleh tiga anggota DPRD Sumsel, yakni M Taufik, Aziz Ary Saputra, dan Fajar Febriansyah.
“Di mana pimpinan DPRD dan Sekwan? Kami datang untuk menyampaikan aspirasi rakyat, bukan bermain-main. Tapi kami tidak ditemui, hanya diterima beberapa anggota dewan,” kata salah satu peserta aksi, Dodi, menyatakan kekecewaannya.
Merasa aspirasinya tidak direspons, massa bergerak melakukan sweeping ke lantai II gedung DPRD Sumsel. Aksi tersebut sempat diwarnai adu mulut antara demonstran dan aparat kepolisian, namun massa tetap melanjutkan sweeping dengan pengawalan ketat dari polisi dan satpam DPRD.
Situasi memanas ketika demonstran mencoba mendekati ruang pimpinan DPRD yang pintunya tertutup rapat dan dijaga aparat keamanan. Polisi bersama petugas keamanan internal tampak berjaga di pintu masuk untuk mencegah potensi kericuhan.
Massa kemudian mengancam akan bertahan di gedung DPRD hingga pimpinan dewan bersedia menemui mereka secara langsung.
“Kami akan tetap berada di DPRD Sumsel sampai pimpinan DPRD menemui kami,” tegas Dodi di hadapan petugas.
Meski sempat terjadi ketegangan, aksi tetap berlangsung kondusif. Aparat kepolisian mengimbau massa agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas negara. Hingga berita ini diturunkan, massa masih menunggu kehadiran pimpinan DPRD Sumsel untuk berdialog.