Sumsel.co - Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi V DPR RI ke Jalan Tol Kayuagung-Palembang mengungkap berbagai persoalan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi kewajiban operator jalan tol tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyampaikan bahwa keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan tol tersebut terbukti nyata setelah dilakukan peninjauan langsung. Ia menyoroti perencanaan awal yang dianggap kurang tepat, terutama terkait pembangunan jalan di atas lahan rawa.
“Kita mendengar keluhan masyarakat terhadap jalan tol Kayuagung-Palembang. Setelah dilewati langsung, apa yang dirasakan masyarakat itu semuanya nyata,” ujarnya, Kamis (3/7/2025) di Kayuagung.
Menurutnya, aspek konstruksi jalan yang dibangun di atas lahan rawa kemungkinan tidak sesuai standar teknis. Akibatnya, jalan bergelombang dan mengalami kerusakan berat. Ia menegaskan bahwa pemenuhan SPM tidak bisa dikompromikan, karena ini menyangkut hak masyarakat pengguna jalan tol.
“Kebijakan SPM ini tidak boleh dikompromikan, karena ini adalah hak pengguna yang sudah membayar tarif tol, dan di sisi lain adalah kewajiban BPJT untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan oleh regulator,” tegasnya.
Komisi V juga menyoroti belum dioperasikannya exit Tol Jejawi meskipun telah selesai dibangun sejak tahun 2021. Anggota Komisi V, Adian Napitupulu, mempertanyakan lambannya operasional pintu tol tersebut, padahal ruas jalan utama sudah diresmikan lebih dulu.
“Padahal sudah selesai sejak 2021 lalu dan berbarengan dengan tol ini dibuka. Mengapa ini belum bisa dibuka padahal tol ini sudah lama diresmikan?” tanya Adian.
Ia juga menekankan agar rekonstruksi sepanjang 42 kilometer dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun, bukan dua tahun. Ia menyebutkan bahwa teknologi konstruksi saat ini memungkinkan percepatan pekerjaan tanpa mengandalkan metode tradisional.
Mantan Bupati OKI sekaligus anggota Komisi V, Ishak Mekki, turut menambahkan bahwa sejak awal proyek ini direncanakan sebagai jalur alternatif Kayuagung–Palembang. Namun dalam perjalanannya, proyek ini diambil alih oleh BUMN sebagai bagian dari jaringan tol Trans Sumatera.
Ia menjelaskan penggunaan metode Vacuum Consolidation Method (VCM) untuk mengatasi kondisi tanah lunak di ruas tol tersebut ternyata tidak memberikan hasil maksimal. Oleh sebab itu, pengelola jalan tol didesak untuk segera melakukan rekonstruksi terhadap jalan yang mengalami kerusakan.
Bupati OKI, H. Muchendi, juga turut menyampaikan sejumlah masukan. Ia mengusulkan pembangunan fly over atau underpass di pintu tol Kayuagung simpang Celikah, mengingat jalur tersebut langsung terhubung dengan jalan kabupaten dan jalan lintas timur Sumatera tanpa adanya pembatas.
“Pintu tol itu bertemu langsung dengan jalan kabupaten dan jalan lintas timur Sumatera tanpa ada pembatas. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna kami mengusulkan dibangun fly over atau under past di simpang celikah,” jelas Muchendi.
Muchendi juga mengeluhkan kondisi exit tol Celikah yang gelap pada malam hari serta maraknya kendaraan besar yang parkir sembarangan. Ia menyatakan bahwa pihaknya sudah memanggil pengelola, namun belum ada tindak lanjut yang jelas.
Ia pun menutup dengan meminta komitmen dari Hutama Karya untuk menjamin pembangunan exit tol Mesuji di Mataram Jaya, mengingat Pemda telah menganggarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) untuk proyek tersebut.