Sumsel.co - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, meminta Gubernur Sumsel untuk segera menyusun regulasi khusus terkait pengawasan serta pemeliharaan infrastruktur strategis.
Hal ini disampaikannya sebagai respons atas ambruknya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang terjadi pada Minggu (29/6/2025) malam akibat dilintasi angkutan batubara.
Menurut Andie, insiden tersebut menjadi bukti nyata bahwa infrastruktur penting di Sumsel masih rentan kerusakan dan membutuhkan sistem pengawasan yang ketat serta perawatan berkala.
“Ini bukti bahwa infrastruktur kita masih rentan dan perlu pengawasan ekstra. Saya mendorong Gubernur untuk segera menerbitkan regulasi, misalnya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), yang mengatur penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan rutin terhadap jalan dan jembatan strategis,” tegas politisi Partai Golkar itu, Rabu (2/7/2025).
Ia menyoroti belum adanya aturan teknis yang jelas untuk memastikan seluruh infrastruktur publik digunakan sesuai kapasitas dan dirawat secara berkelanjutan. Regulasi ini, lanjutnya, harus memberikan tanggung jawab yang tegas bagi seluruh pihak—baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Jangan sampai kejadian seperti di Muara Lawai terulang. Jembatan itu jalur penting bagi aktivitas masyarakat dan distribusi logistik antara Lahat dan Muara Enim. Kerusakan ini bukan hanya soal fasilitas fisik, tapi juga berdampak luas pada perekonomian warga,” imbuh Andie.
Ia juga menekankan perlunya langkah cepat dari Pemerintah Provinsi dan instansi terkait untuk memperbaiki jembatan yang ambruk. Akses transportasi yang terganggu, menurutnya, harus segera dipulihkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.
“Segera lakukan penanganan cepat dan percepatan pembangunan kembali. Infrastruktur seperti ini adalah nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Jembatan Muara Lawai sebelumnya dilaporkan ambruk akibat dilintasi sejumlah truk batubara bermuatan besar. Kejadian ini memutus jalur utama penghubung antarwilayah, menimbulkan kemacetan parah, serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi warga Merapi Timur dan sekitarnya.
