Sumsel.co - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ayu Nur Suri, turut terjun langsung dalam pengawasan penyaluran bantuan perikanan yang digelontorkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel pada tahun 2025. Bantuan tersebut akan didistribusikan secara bertahap ke 17 kabupaten/kota mulai 13 Juni hingga 4 Juli 2025.
Bantuan yang diberikan mencakup berbagai jenis benih ikan seperti patin, lele, dan gabus, serta dukungan sarana produksi seperti pakan, kincir tambak, sistem bioflok, mesin pencetak pakan skala kecil, hingga alat penyedot lumpur.
“Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah Provinsi Sumsel terhadap sektor perikanan, baik di sungai, rawa, kolam, maupun pesisir laut,” ujar Ayu dalam pernyataannya, Rabu (25/6).
Ayu menegaskan bahwa keterlibatan DPRD, khususnya Komisi II, dalam pengawasan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan. Harapannya, bantuan tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pembudidaya ikan serta nelayan tangkap dan tambak.
Dalam paparannya, Ayu juga menyebut tiga wilayah yang menjadi penyumbang utama produksi perikanan air tawar di Sumsel, yaitu OKU Timur, Banyuasin, dan Musi Banyuasin (Muba). Ketiganya dikenal sebagai sentra budidaya ikan kolam dan sungai.
“Potensi panjang garis pantai Sumsel yang mencapai 570,14 kilometer juga sangat strategis untuk pengembangan budidaya laut. Ini bisa menjadi modal menuju swasembada ikan,” tambah Ayu yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel.
Lebih lanjut, Ayu mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Sumsel memberikan apresiasi atas langkah pemerintah provinsi dalam peningkatan anggaran bantuan sektor perikanan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program ini melalui rapat-rapat dinas dan pembahasan anggaran mendatang.
“Kami akan kawal penuh dalam rapat-rapat dinas dan pembahasan anggaran. Ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan Sumsel Mandiri Pangan, terutama di sektor perikanan,” tegas Ayu.
