Sumsel.co – Forum serap aspirasi bersama Hj. Eva Susanti, anggota DPD RI/MPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, diwarnai kritik tajam terhadap sistem perizinan pembangunan yang kini serba digital. Keluhan itu disampaikan langsung oleh Lurah Kebun Bunga, Shela Angraini, S.IP., M.Si, mewakili sejumlah kelurahan di Kota Palembang.
Shela menjelaskan, digitalisasi perizinan yang dicanangkan pemerintah pusat memang bertujuan mempersingkat birokrasi, namun di lapangan menimbulkan jarak antara warga dan pemerintah kelurahan.
“Dulu kami di kelurahan dan kecamatan selalu dilibatkan dalam proses perizinan, terutama untuk pembangunan. Tapi sekarang, sejak semuanya dialihkan ke sistem online, kami benar-benar tidak tahu-menahu lagi,” ujarnya.
Menurut Shela, dampaknya terasa saat muncul sengketa bangunan—mulai dari posisi gedung, tumpang‑tindih izin, hingga persoalan lingkungan. Warga tetap mendatangi kantor kelurahan untuk mengadu, padahal pihak kelurahan tidak pernah dimintai rekomendasi.
“Yang tahu titik bangunan itu layak atau tidak ya RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Tapi sekarang kami tidak lagi dimintai pertimbangan. Saat ada masalah, warga tetap datang ke kami, dan kami jadi pihak yang disalahkan,” keluhnya.
Shela menambahkan, RT dan RW di lapangan memahami betul kondisi sosial‑teknis wilayahnya. Ia mengusulkan agar prosedur lama—seperti surat pengantar RT/RW dan verifikasi kelurahan—tetap menjadi tahap konfirmasi dalam sistem online.
“Bahkan kalau ada banjir yang diakibatkan penimbunan masyarakat lapornya juga ke Lurah,” pungkas dia.
Menyikapi masukan tersebut, Senator Eva Susanti menilai kolaborasi teknologi dan kearifan lokal mutlak diperlukan.
“Saya mencatat betul ini. Kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dengan kearifan lokal dan sistem sosial di lapangan sangat penting. Kita tidak bisa serahkan semua pada sistem digital tanpa menyentuh realitas yang ada,” tegas Eva.
Istri anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya itu berjanji membawa persoalan ini ke sidang‑sidang DPD RI dan forum lintas kementerian, agar sistem perizinan digital diperbaiki—tidak sekadar efisien, tetapi juga inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
