Sumsel.co – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menjalani proses pengawasan anggaran lewat Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel, yang digelar untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat yang berlangsung baru-baru ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, hadir mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru. Ia menyaksikan secara langsung penyampaian pandangan dari sembilan fraksi yang menyuarakan penilaian serta masukan terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
Salah satu dukungan datang dari Fraksi Partai NasDem yang diwakili Ade Pramanja. Ia menyatakan persetujuan terhadap raperda tersebut dan menyampaikan penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Pemprov Sumsel selama 11 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, ini bukan akhir. Masih banyak yang harus dicapai melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik,” kata Ade.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Syarif Hidayatulah Askolani Puta mengangkat isu di sektor pendidikan. Ia menyoroti praktik tidak transparan dalam proses penerimaan siswa baru yang dinilai meresahkan masyarakat.
“Berikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tidak transparan dan membuat proses penerimaan siswa baru menjadi kacau,” tegasnya.
Di sisi lain, perhatian khusus terhadap pengelolaan dana juga disampaikan oleh Fraksi PKB. Melalui juru bicara H. Primani Putra, fraksi ini meminta evaluasi atas dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang masih ditemukan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dana silpa perlu kita cermati bersama dan menjadi refleksi agar proses perencanaan anggaran ke depan lebih adaptif dan akurat,” ujar Primani.
Selain ketiga fraksi tersebut, sejumlah fraksi lain menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka melihat Sumsel memiliki potensi besar dari sektor pajak, retribusi, serta kekayaan daerah yang belum sepenuhnya digarap maksimal.
Secara umum, seluruh fraksi berharap pemerintah daerah tidak hanya menjaga kinerja anggaran agar tetap sehat dan transparan, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor potensial demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
