Sumsel.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, H. Zulkifli Hasan, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KPM) di Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, Senin (16/6/2025).
Peluncuran ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang turut hadir mendampingi dalam agenda tersebut.
Menko Pangan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan bahwa KPM merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan nasional berbasis komunitas desa dan kelurahan.
“Koperasi Merah Putih ini yang utama adalah usahanya. Uang akan mengikuti kemudian. Yang penting masyarakat desa dan kelurahan terbantu, terutama dalam akses terhadap bahan pokok yang lebih terjangkau,” ujar Zulhas.
Menurut Zulhas, koperasi ini bukan sekadar tempat jual beli, melainkan pusat aktivitas ekonomi lokal yang berperan memangkas rantai distribusi sembako dari produsen langsung ke konsumen. Hal ini diharapkan mampu menurunkan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Presiden ingin agar di setiap desa dan kelurahan tersedia pusat kegiatan ekonomi yang kuat. Jangan sampai warga mendapatkan sembako dengan harga tinggi karena rantai pasok yang terlalu panjang,” ucapnya.
Program ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, dengan target ambisius: mendirikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, menurut Zulhas, 97 persen target tersebut telah terealisasi dan siap beroperasi.
Zulhas memuji langkah cepat Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, dalam mendukung program ini. Ia menyebut Sumsel sebagai salah satu provinsi paling progresif dalam implementasi KPM.
“Alhamdulillah Pak Gubernur selalu gercep (gerak cepat), menyambut baik dan mendukung program ini agar bisa berlangsung dengan lancar,” ujarnya.
Zulhas juga menegaskan bahwa pembentukan KPM tidak menggunakan dana dari APBN atau APBD. Koperasi ini murni dibentuk atas dasar bisnis rakyat yang difasilitasi oleh pemerintah.
“Koperasi ini tidak menggunakan uang negara. Ini murni bisnis rakyat yang difasilitasi pemerintah agar tumbuh dari bawah,” tandasnya.
Selain mendirikan koperasi, pemerintah juga melibatkan lembaga perbankan seperti BRI dan BNI untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat desa, termasuk akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah dan edukasi literasi keuangan.
Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
