Sumsel.co - Hingga pertengahan tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan berhasil mencatat penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp290 miliar. Angka ini menunjukkan capaian yang cukup signifikan, yakni lebih dari 40 persen dari total target yang telah ditetapkan.
"Realisasi penerimaan dari BBNKB itu cukup tinggi atau sekitar 40 persen lebih dari target yang ditetapkan," kata Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan, di Palembang, Senin.
Untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dari sektor ini, Rizwan mengimbau masyarakat yang membeli kendaraan dari luar Sumsel agar segera melakukan proses balik nama. Hal ini penting agar pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dapat masuk ke kas daerah.
Langkah tersebut, menurut Rizwan, sangat strategis karena dana dari pajak BBNKB berperan penting dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah, termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu, kami berupaya seoptimal mungkin merealisasikan penerimaan daerah dari BBNKB yang merupakan salah satu sumber andalan pendapatan asli daerah ini," jelas Rizwan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, sebelumnya juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan dan BBNKB. Menurutnya, potensi dari sektor ini sangat besar dalam mendukung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel yang dipatok mencapai Rp3,7 triliun pada tahun 2025.
"Berdasarkan data, pajak kendaraan bermotor masih menjadi sumber PAD terbesar di wilayah Sumsel. Oleh karena itu, para insan pajak dituntut untuk lebih agresif dan terbuka dengan regulasi yang dinamis untuk semakin mendorong optimalisasi penerimaan dari pajak tersebut," jelasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penertiban dan peningkatan kedisiplinan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ia meminta agar jajaran Bapenda lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait pentingnya membayar pajak dan melakukan balik nama kendaraan yang berasal dari luar provinsi.
