Gubernur juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan tanggung jawab moral, bukan hanya administratif.
“Rekomendasi dari BPK dalam laporan ini akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dirjen BPK RI Sarjono menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan rutin setiap tahun, dan Sumsel kembali dinyatakan layak meraih opini tertinggi.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024,” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi pencapaian yang telah diraih Pemprov Sumsel secara konsisten selama lebih dari satu dekade.
“Ini adalah pencapaian luar biasa. Kami harap dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut unsur Forkopimda Sumsel, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie bersama jajaran anggota dewan, Sekda Sumsel Edward Candra, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
