Sumsel.co - Kemacetan panjang di jalur Palembang–Lahat, Sumatera Selatan, yang selama ini dikeluhkan masyarakat, segera mendapatkan solusi. Pemerintah berencana membangun sejumlah jembatan dan flyover di titik-titik rawan padat kendaraan, dengan target pelaksanaan mulai tahun 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, M. Yansuri, menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan langkah strategis jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas, terutama akibat aktivitas angkutan batu bara, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ada 13 titik pembangunan yang tersebar dari Lahat hingga Palembang, termasuk di Simpang Muaraenim dan Simpang Beringin. Infrastruktur yang dibangun meliputi jembatan penyeberangan dan flyover di atas jalur kereta api,” ujarnya, Senin (7/10/2025).
Salah satu fokus utama proyek ini adalah pembangunan Jembatan Muara Lawai di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Jembatan tersebut sebelumnya putus pada 29 Juni 2025 setelah empat truk batu bara tersangkut saat melintas bersamaan.
“Intinya, infrastruktur ini akan menunjang konektivitas antarwilayah,” tegas Yansuri.
Ia menjelaskan, proyek tersebut masuk dalam program nasional yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan dukungan dari asosiasi batubara, termasuk PT Bukit Asam (PTBA). Meskipun nilai anggaran belum diumumkan, tahap perencanaan sudah dilakukan sejak tahun lalu.
“Pengerjaan direncanakan dimulai tahun ini, tapi progres pastinya masih menunggu kepastian dari Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Karena proyek ini murni APBN, bukan APBD,” jelasnya.
Yansuri menilai pembangunan jembatan dan flyover ini akan menjadi solusi efektif bagi kemacetan kronis di jalur angkutan batu bara.
“Kalau nanti flyover dan jembatan ini selesai, kendaraan pribadi bisa lebih leluasa lewat, sementara truk batu bara diarahkan ke jalur non-tol. Dampaknya besar terhadap kelancaran lalu lintas dan distribusi barang,” ujarnya.
Selain memperlancar transportasi, proyek tersebut juga diyakini akan berdampak positif terhadap ekonomi lokal. “Ketika akses lancar, perdagangan meningkat, distribusi barang dan jasa makin efisien, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” tambahnya.
Terkait dengan pembebasan lahan, Yansuri menyebut prosesnya tidak akan menimbulkan kendala besar. “Sebagian besar titik pembangunan masih belum padat penduduk. Jadi tidak akan banyak persoalan ganti rugi seperti di wilayah perkotaan,” katanya.
