Sumsel.co - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai Sumatera Selatan (Sumsel) kini menjadi salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan, produktivitas pertanian di wilayah ini terus meningkat dan memberikan kontribusi besar bagi kebutuhan pangan Indonesia.
“Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” ujar Saan Mustopa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Saan menjelaskan, Sumsel kini menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare menunjukkan keberhasilan nyata pemerintah daerah bersama para petani.
“Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Saan menilai, capaian tersebut menjadi bagian penting dari upaya menuju target swasembada pangan nasional tahun 2027 sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menambahkan, target itu dapat diperluas untuk mendukung visi besar menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen yang luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” kata Saan.
Selain memuji kemajuan Sumsel, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perluasan lahan dan peningkatan produktivitas. Saan menyoroti ancaman penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang marak di sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Jawa.
“Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, (Kementerian) PU, dan (Kementerian) ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya pembenahan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan distribusi pupuk agar produktivitas petani tetap terjaga.
“Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan yang tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” ujarnya.
Saan memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah melalui kerja sama lintas lembaga dan lintas fraksi.
“Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan semua lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan telah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tuturnya.
