Sumsel.co - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah menuju terbentuknya destinasi wisata medis (health tourism). Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, seiring dengan pembangunan RS Adhyaksa yang akan menghadirkan layanan unggulan di bidang pengobatan kanker.
“Saya masih berkeinginan menjadikan Sumsel sebagai daerah health tourism. Saat ini layanan kesehatan kita di rumah sakit-rumah sakit sudah banyak, adanya RS Adhyaksa dengan fasilitas layanan cancer akan semakin melengkapinya,” ujar Deru.
Sejumlah rumah sakit di Sumsel kini memiliki layanan spesialis yang diunggulkan. RSUD Siti Fatimah menjadi rumah sakit rujukan regional dari RS Harapan Kita untuk layanan penyakit jantung, RS Pelabuhan Palembang dikenal dengan pelayanan batu ginjal, sementara RS Hermina unggul pada layanan ibu dan anak.
“Untuk bayi tabung sudah ada di RS Siloam, laktasi di RS Permata dan lainnya. Dengan hadirnya layanan unggulan ini kita harapkan juga bisa membantu masyarakat, sehingga mereka tak perlu keluar,” katanya.
Deru berharap, pengembangan wisata medis akan menjadi daya tarik baru bagi daerah, melengkapi potensi kuliner dan kegiatan MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions) yang selama ini menjadi andalan.
“Jadi nantinya Sumsel ini tak hanya mengandalkan wisata alamnya, MICE saja, atau yang lainnya, tapi juga dikenal sebagai wilayah health tourism,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sumsel sebelumnya juga menjalin kerja sama dengan pelaku industri pariwisata untuk menyusun paket wisata medis terintegrasi, mencakup layanan kesehatan, akomodasi, transportasi, hingga kunjungan wisata. Langkah ini diharapkan menarik minat wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara untuk berobat di Sumsel.
Dari sisi infrastruktur, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Yulianto memastikan pembangunan RS Adhyaksa yang berlokasi di belakang kantor Kejati terus menunjukkan progres positif.
“RS Adhyaksa akan punya kekhususan dalam pelayanan cancer, saat ini masih dalam pembangunan,” ujarnya.
Yulianto menegaskan, pembangunan rumah sakit tersebut sepenuhnya didanai dari hasil sitaan tindak pidana korupsi serta bantuan CSR BUMN, tanpa menggunakan APBN maupun APBD.
“Pembangunan RS ini dari ratusan miliar atau bahkan triliunan uang sitaan dari para koruptor. Tidak memakai APBN atau APBD. Kami ingin, kehadiran RS ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya.
