“Masih banyak kegiatan seremonial yang seharusnya bisa dialihkan untuk program berdampak langsung pada kesejahteraan,” katanya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak yang dinilai belum mendapat perhatian dalam struktur APBD.
Tidak hanya itu, Lury menyinggung persoalan koordinasi antar OPD yang masih lemah dan menimbulkan tumpang tindih program.
“Ini jelas pemborosan anggaran. Bappeda dan TAPD harus menyusun pemetaan program prioritas lintas OPD,” tegasnya.
Sebagai penutup, Fraksi Golkar mendesak pemerintah provinsi untuk merespons berbagai catatan penting tersebut agar perubahan APBD 2025 benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Sumsel.
