Sumsel.co — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Selatan mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel agar bertindak tegas terhadap praktik angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL), yang selama ini disebut sebagai penyebab utama kerusakan jalan dan jembatan di berbagai wilayah.
Desakan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumsel, Ir Romiana Hidayati, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (21/7/2025). Agenda tersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sumsel seputar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pemprov Sumsel harus berani bertindak tegas dan disiplin melaksanakan aturan soal kendaraan yang melebihi tonase muatan dan dimensi seperti truk ODOL. Ini sudah jelas merusak infrastruktur yang dibangun dengan dana besar,” tegas Romiana dalam rapat tersebut.
Ia mengakui, pembangunan infrastruktur di Sumsel sudah memberikan hasil yang nyata. Namun, hasil tersebut dinilai akan sia-sia apabila tidak disertai dengan penindakan terhadap pelanggaran berat seperti ODOL.
“Jangan ada tebang pilih. Semua kebijakan sektoral yang merugikan kabupaten/kota dan masyarakat harus segera dibatalkan,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Fraksi PDIP juga menyoroti penggunaan anggaran di Dinas PU Bina Marga. Mereka menekankan pentingnya fokus pada kualitas hasil kerja, bukan semata-mata pada realisasi anggaran yang tinggi.
Di sisi lain, menyikapi rencana peningkatan pendapatan daerah, Fraksi PDIP menegaskan agar pemerintah tidak hanya mengejar pemasukan, tetapi juga memperhatikan kondisi rakyat.
“Di tengah harga-harga yang naik, rakyat butuh solusi, bukan tambahan beban baru,” ujar Romiana, mengingatkan agar kebijakan tetap berpihak pada kesejahteraan warga.
Meski demikian, PDIP tetap menyatakan dukungannya terhadap inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Fraksi PDIP juga menegaskan pentingnya program pelayanan publik yang betul-betul berbasis kebutuhan masyarakat. Mereka meminta pemerintah menjamin keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah serta menerapkan sanksi sosial bagi pelanggaran, bukan sekadar hukuman hukum formal.
Di bidang pertanian, mereka meminta agar pemerintah mendorong penggunaan alat produksi yang lebih modern dan berbasis teknologi. Sementara untuk sektor koperasi dan UMKM, Fraksi PDIP menuntut agar pelatihan dan pembinaan dilakukan lebih serius, serta diberikan kemudahan legalitas seperti sertifikat halal, PIRT, dan NIB.
