Ia menegaskan permintaan agar KPK menelusuri dugaan penggunaan fasilitas negara untuk pembangunan vila pribadi.
“Kita mendukung programnya Bapak Presiden Prabowo untuk membersihkan koruptor di Republik ini. Tidak boleh ada di tengah kemiskinan masyarakat Indonesia, tetapi ada oknum pejabat yang memperkaya diri,” pungkas Harda.
