Sumsel.co - Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan penurunan signifikan angka kemiskinan pada awal 2026. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan yang berlangsung di Griya Agung, Palembang, Kamis (5/2/2026), tingkat kemiskinan di Sumsel kini berada di angka 9,85 persen, atau turun hingga satu digit.
Pencapaian tersebut menandai perbaikan kondisi sosial ekonomi daerah, mengingat pada 2024 lalu angka kemiskinan Sumsel masih tercatat 10,51 persen. Penurunan ini sekaligus menjadi tonggak baru dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan.
Gubernur Sumsel Herman Deru yang hadir bersama Wakil Gubernur Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota.
“Hari ini saya merasa sangat berbinar. Cita-cita besar kita agar kemiskinan Sumsel menjadi satu digit akhirnya terwujud. Angka 9,85% ini bukan sekadar statistik, tapi bukti nyata bahwa upaya kita selama ini membuahkan hasil,” ujar Herman Deru.
Menurut Herman Deru, penurunan angka kemiskinan ini menjadi pencapaian penting di awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sumsel. Ia bahkan menyebutnya sebagai “Kado Terindah” pada tahun pertama menjabat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut menguatkan capaian tersebut. Kepala BPS Provinsi Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel sepanjang 2025 mencapai 5,35 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Dengan pertumbuhan tersebut, Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Riau.
Pertumbuhan ekonomi Sumsel ditopang oleh sejumlah sektor strategis, terutama sektor pertanian, industri pengolahan, serta pertambangan. Industri pengolahan menjadi penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sebesar 1,07 persen, sementara sektor pertambangan tetap berperan sebagai penopang stabilitas ekonomi daerah.
Penurunan angka kemiskinan ini dinilai tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif, khususnya pada sektor-sektor padat karya seperti pertanian yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
