Sumsel.co - Sorotan publik kembali mengarah pada Perum Bulog setelah perusahaan pelat merah itu mencatat kerugian hingga ratusan miliar rupiah pada 2025. Kondisi tersebut mencuat setelah manajemen menyampaikan laporan kinerja keuangan dalam rapat dengan DPR dan konferensi pers resmi. Di tengah pembahasan mengenai margin dan beban penugasan pemerintah, perhatian turut tertuju pada kekayaan para pejabatnya, termasuk Direktur Keuangan Bulog, Hendra Susanto.
Hendra merupakan pejabat yang menangani sektor keuangan di Bulog sekaligus pihak yang menjelaskan penyebab kerugian perusahaan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Maret 2025 untuk periode 2024, total kekayaan Hendra tercatat sebesar Rp14.332.906.550. Laporan tersebut telah berstatus lengkap dalam verifikasi administratif.
Dalam laporan itu, Hendra melaporkan aset tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp3.057.210.000. Aset tersebut terdiri dari dua bidang tanah di Kota Palembang, masing-masing seluas 896 meter persegi senilai Rp8.960.000 dan 685 meter persegi senilai Rp6.850.000. Ia juga memiliki properti berupa tanah dan bangunan di Kota Depok seluas 390 meter persegi dan bangunan 277 meter persegi dengan nilai Rp3.041.400.000.
Harta berikutnya berupa alat transportasi senilai Rp336.911.060. Dua kendaraan yang dilaporkan adalah Nissan March Minibus tahun 2013 dengan nilai Rp148.200.000 serta Suzuki Ignis GX AT 2017 bernilai Rp188.711.060.
Ia juga mencantumkan harta bergerak lainnya sebesar Rp717.063.950 serta harta lain yang bernilai Rp26.968.800. Dalam laporan tersebut tidak terdapat catatan mengenai surat berharga maupun utang.
Komponen harta terbesar berada pada kas dan setara kas, yang mencapai Rp10.194.752.740. Dengan seluruh aset yang terkumpul dan tanpa kewajiban utang, Hendra membukukan total kekayaan sebesar Rp14.332.906.550.
Laporan kekayaan ini menjadi bagian dari kewajiban penyelenggara negara di bawah BUMN yang harus dilaporkan secara periodik. Di tengah kondisi keuangan Bulog yang menanggung kerugian, data tersebut kembali menjadi perhatian publik dalam melihat transparansi dan akuntabilitas pejabat perusahaan negara.
