Sumsel.co - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus menggenjot pengembangan ekonomi hijau sebagai langkah strategis menuju target nol emisi karbon (zero carbon emission) pada tahun 2030. Langkah ini dijalankan secara terintegrasi di 17 kabupaten dan kota se-Sumsel.
"Kami terus melakukan berbagai kegiatan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi hijau dan mengendalikan perubahan iklim melalui pengurangan gas emisi rumah kaca," ujar Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, di Palembang, Kamis.
Dalam rangka mendukung pengendalian perubahan iklim dan menekan emisi gas rumah kaca (GRK), Pemprov Sumsel telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi. Salah satu pendekatannya adalah penyusunan rencana induk atau masterplan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam yang terbarukan.
Tidak hanya berhenti di level perencanaan, pemerintah juga melakukan aksi nyata, terutama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut saat musim kemarau.
Kebijakan ini diperkuat oleh implementasi dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan emisi GRK yang telah disusun dan dijalankan di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sumsel.
Cik Ujang menjelaskan bahwa ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, sekaligus menurunkan risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tanpa emisi karbon, minim polusi, efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan menjunjung keadilan sosial.
Pendekatan ini berfokus pada pengurangan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan serta mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Melalui strategi tersebut, Sumsel berharap bisa melindungi, melestarikan, dan memulihkan alam dan ekosistem, memberikan manfaat adaptasi serta mitigasi iklim, sambil tetap menjamin perlindungan sosial dan lingkungan.
