Sumsel.co – Ratusan jemaah haji furoda asal Indonesia dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci karena visa mereka tak kunjung terbit. Kondisi ini menuai sorotan dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) yang menyebut kasus ini mengandung unsur pelanggaran hukum.
Ketua FKBI, Tulus Abadi, mengatakan bahwa jemaah yang menjadi korban berhak menempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan atas kerugian yang dialami.
"Bagaimana pun ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh travel haji tersebut," kata Tulus melalui keterangan tertulis, Minggu, 1 Juni 2025.
Tulus menegaskan bahwa fenomena kegagalan keberangkatan jemaah haji furoda bukanlah hal baru, namun tahun ini jumlah korban yang terdampak disebutnya meningkat signifikan. FKBI pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi para calon jemaah yang ingin melapor.
"Kami menengarai, masifnya korban haji furoda muasalnya adalah adanya dugaan mafia yang melibatkan travel haji, oknum pemerintah Arab, dan bahkan oknum Kemenag RI, yang menjualbelikan slot haji furoda," ujarnya.
Lebih jauh, Tulus menyoroti lemahnya mitigasi dan perlindungan terhadap jemaah haji furoda. Ia menduga banyak biro travel yang menawarkan program haji furoda tidak terdaftar resmi di Kementerian Agama.
"Apalagi patut diduga biro travel jemaah haji yang memberangkatkan calon jemaah haji furoda belum terdaftar secara resmi di Kementerian Agama," ujarnya.
Dalam pernyataannya, Tulus menyarankan para jemaah menempuh gugatan perdata terhadap biro travel atau bahkan pemerintah. Ia mengacu pada KUHPerdata (Pasal 1320 dan 1365) serta UU Perlindungan Konsumen dalam konteks wanprestasi dan kelalaian pengawasan.
"Calon korban haji furodah juga bisa melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, sebagai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, atas dasar Pasal 372 dan 378 KUHP," ujarnya.
