Sumsel.co - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan perubahan arah kebijakan ekspor mulai 2026. Tidak lagi bertumpu pada satu komoditas, Sumsel kini mendorong diversifikasi produk ekspor dengan kelapa sebagai salah satu andalan baru yang dinilai memiliki peluang besar di pasar internasional.
Upaya ini dilakukan seiring evaluasi terhadap potensi daerah yang selama ini belum dimaksimalkan. Kelapa disebut memiliki ketersediaan bahan baku melimpah dan kualitas yang kompetitif, namun belum didukung sistem pengelolaan dan pembiayaan yang kuat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel memandang penguatan akses pembiayaan sebagai kunci utama pengembangan komoditas kelapa. Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto, menilai tantangan terbesar bukan pada produksi, melainkan pada kesiapan ekosistem usaha dari hulu hingga hilir.
“Selama ini kelapa masih dikelola secara tradisional. Padahal, peluang ekspornya sangat terbuka jika didukung pembiayaan dan rantai usaha yang kuat,” kata Arifin, Kamis (25/12/2025).
Untuk itu, OJK bersama pemerintah daerah mendorong pembentukan ekosistem industri kelapa yang terintegrasi. Skema tersebut mencakup dukungan pembiayaan bagi petani, pengepul, sektor logistik, hingga eksportir agar mampu meningkatkan skala usaha dan menembus pasar global.
Strategi pengembangan ini merujuk pada keberhasilan Sumsel dalam membangun ekosistem ekspor kopi. Komoditas kopi saat ini telah didukung pembiayaan bernilai ratusan miliar rupiah dan terbukti mampu memperluas penetrasi ke pasar luar negeri.
“Model pengembangan kopi akan kami replikasi untuk komoditas lain. Kelapa menjadi salah satu prioritas,” jelas Arifin.
Dalam jangka panjang, Sumsel menargetkan portofolio ekspor yang lebih beragam dan bernilai tambah tinggi. Selain meningkatkan volume, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal melalui sistem pembiayaan berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, OJK mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku usaha kelapa. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian.
“Pembiayaan harus mendorong usaha naik kelas, bukan sekadar bertahan,” pungkasnya.
