Sumsel.co - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan mencatat deflasi sebesar 0,04 persen pada Mei 2026. Kondisi ini muncul di tengah mulai terasa dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap sejumlah komoditas, terutama barang industri non-pangan.
Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, menyebut capaian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 0,13 persen pada periode yang sama. Ia menjelaskan, tekanan harga saat ini masih relatif terkendali karena tertahan oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan utama.
"Kalau kita lihat trennya, sejak Januari sampai Maret itu inflasi terus. Biasanya setelah itu akan ada penyesuaian, karena harga tidak mungkin naik terus-menerus tanpa diikuti kemampuan beli masyarakat," ujarnya saat diwawancara detikSumbagsel, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, deflasi terjadi setelah sebelumnya Sumsel mengalami tren inflasi selama tiga bulan berturut-turut sejak awal tahun. Situasi ini mencerminkan adanya penyesuaian harga di pasar seiring perubahan pola konsumsi masyarakat.
Dari sisi komponen penyusun inflasi, beberapa kelompok pengeluaran masih menunjukkan kenaikan. Di antaranya perawatan pribadi dan jasa lainnya—terutama emas dan perhiasan—serta kelompok perumahan, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, transportasi, dan pakaian jadi.
Namun demikian, penurunan harga pada komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit berhasil menahan laju inflasi. Komoditas tersebut memiliki bobot konsumsi yang besar di masyarakat.
"Setelah momen Lebaran, biasanya permintaan mulai turun. Di sisi lain, pasokan sudah kembali normal, sehingga harga-harga ikut menyesuaikan," jelasnya.
Selain faktor musiman, perilaku pedagang juga dinilai turut berperan dalam menahan kenaikan harga. Saat ini, pedagang cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan margin keuntungan agar barang tetap terserap pasar.
"Kalau sebelumnya kenaikan bisa cukup tinggi karena ditambah margin besar, sekarang pedagang lebih menyesuaikan. Mereka tidak mau mengambil untung terlalu besar karena khawatir barang tidak laku," katanya.
Di sisi lain, dampak kenaikan BBM mulai terlihat pada sejumlah komoditas non-pangan. Dari sekitar 425 komoditas yang dipantau, sebanyak 190 mengalami kenaikan harga, yang sebagian dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan produksi.
"Kenaikan BBM itu pasti berdampak, terutama ke barang-barang industri seperti cat, makanan kemasan, sampai barang elektronik seperti laptop. Itu sudah mulai terlihat," ungkapnya.
Meski begitu, Wahyu menilai dampak kenaikan BBM terhadap inflasi secara umum masih tertahan. Hal ini disebabkan konsumsi barang industri tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, berbeda dengan komoditas pangan yang dampaknya lebih luas.
"Kenaikan BBM, khususnya yang kualitas tinggi, itu lebih banyak dikonsumsi oleh kelompok tertentu. Berbeda dengan pangan, yang kalau naik sedikit saja langsung dirasakan semua masyarakat," jelasnya.
Ke depan, ia mengingatkan potensi tekanan inflasi tetap perlu diwaspadai, terutama jika terjadi kenaikan BBM lanjutan yang diikuti kenaikan harga pangan.
"Kalau nanti BBM naik lagi, dampaknya bisa lebih besar. Yang harus dijaga itu jangan sampai pangan ikut naik bersamaan, karena itu akan sangat terasa bagi masyarakat," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, terutama untuk komoditas strategis.
"Pasar itu sangat responsif. Setelah deflasi ini, pelaku usaha bisa saja kembali menyesuaikan harga. Nah ini yang harus diantisipasi agar inflasi tetap terkendali," tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, BPS berharap stabilitas harga tetap terjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu di tengah dinamika ekonomi yang berlangsung.
