Sumsel.co – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap bersaing di sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas).
Dalam waktu dekat, Pemkab Muba akan menandatangani nota kesepahaman (MoA) tripartit bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perusahaan migas Repsol Sakakemang B.V.
Langkah ini merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, dan industri migas guna memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal. Inisiatif kerjasama ini diprakarsai oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Migas (PPSDM Migas) dari Kementerian ESDM sebagai bagian dari pengembangan SDM migas nasional yang berkelanjutan.
Bupati Musi Banyuasin, H. M. Toha, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Herryandi Sinulingga, menyatakan bahwa sinergi ini akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah dan menciptakan tenaga kerja yang unggul.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami, Pemkab Muba, untuk menjalin kemitraan strategis lintas sektor. Harapan ke depan melalui kerja sama ini, akan tercipta SDM yang unggul, kompeten, dan siap bersaing secara global,” ujar Sinulingga.
Kerjasama ini juga merujuk pada surat dari Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM, Waskito Tunggul Nusanto, nomor: B-737/DL.01/BPMP/2025, mengenai rencana penandatanganan MoA yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda The 2nd Human Capital Summit on Energy 2025 yang digelar oleh Kementerian ESDM, di mana Bupati Muba dijadwalkan hadir secara langsung.
Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muba, H. Mursalin, mengungkapkan bahwa delegasi dari Muba juga akan mengikuti serangkaian audiensi penting dengan Menteri ESDM, Dirjen Migas dan Minerba, serta Kepala BPSDM ESDM. Tujuannya adalah memperkuat hubungan lintas kelembagaan, khususnya di sektor ketenagakerjaan bidang energi.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Muba telah menerima draf MoA Tripartit untuk ditelaah dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah diberikan waktu hingga 22 Mei 2025 untuk memberikan masukan terhadap isi dokumen tersebut.
“Nota kesepahaman ini merupakan langkah konkret dalam membangun sinergi tripartit antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor industri, guna memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal serta mendukung program transisi energi nasional menuju Net Zero Emission 2060,” pungkas Mursalin.
