Sumsel.co - Gelombang penolakan terhadap isu dugaan pengajuan seragam oleh anggota DPRD Ogan Ilir semakin meluas. Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumatera Selatan menegaskan akan menggelar demonstrasi besar di depan Kantor DPRD Ogan Ilir pada Rabu, 24 September 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk kekecewaan sekaligus tuntutan agar lembaga legislatif tersebut lebih transparan dan akuntabel.
Sekitar 50 orang diperkirakan turun ke jalan dalam aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB. Massa akan membawa atribut seperti pengeras suara untuk orasi, spanduk berisi tuntutan, serta membacakan pernyataan sikap langsung di depan gedung DPRD Ogan Ilir. Bentuk protes yang dipilih adalah long march sebagai simbol perlawanan terhadap praktik yang dinilai tidak pro-rakyat.
Yovi Maitaha, Koordinator Aksi SPM Sumsel, pada Kamis (18/9/2025) menyampaikan bahwa demonstrasi ini dipicu oleh beredarnya proposal seragam dari salah satu komisi di DPRD Ogan Ilir. Ia menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan.
“Kami sangat menyayangkan adanya proposal permintaan seragam ini. Di saat masyarakat sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, wakil rakyat justru meminta fasilitas yang tidak mendesak. Ini sangat melukai hati rakyat,” ujar Yovi dengan nada geram.
Ia juga menuntut agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Ogan Ilir menindak tegas anggota dewan yang terlibat. Yovi meminta BK melakukan penyelidikan menyeluruh dan memberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin kasus ini ditutup-tutupi. Badan Kehormatan harus bertindak transparan dan akuntabel dalam menangani kasus ini. Jika terbukti ada pelanggaran kode etik atau tata tertib, maka sanksi harus diberikan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Menurut SPM Sumsel, opsi sanksi yang bisa dijatuhkan BK DPRD bervariasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan, hingga pergantian antar waktu (PAW) sebagai bentuk sanksi terberat.
“Kami berharap Badan Kehormatan dapat mempertimbangkan semua opsi sanksi ini sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota DPRD Ogan Ilir agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat,” imbuh Yovi.
SPM Sumsel berharap aksi ini menjadi momentum introspeksi bagi DPRD Ogan Ilir. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus hingga tuntas dan siap menggelar aksi lebih besar bila tuntutan masyarakat tidak direspons.
“Kami akan terus mengawasi kinerja DPRD Ogan Ilir dan tidak akan segan untuk melakukan aksi-aksi yang lebih besar jika aspirasi masyarakat tidak didengar. Kami berharap DPRD Ogan Ilir dapat menjadi lembaga yang benar-benar representatif dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
