Sumsel.co – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari sekitar 4 juta kendaraan yang terdata di wilayah Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang tercatat aktif membayar pajak.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Deru dalam agenda Rapat Koordinasi Sub Sektor Perkebunan yang digelar di Griya Agung, Palembang. Menurutnya, keterlibatan semua pihak, termasuk sektor swasta dan perusahaan, sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah.
“Ini ironis (hanya 1 juta kendaraan dari 4 juta kendaraan di Sumsel yang membayar pajak). Kami berharap perusahaan ikut ambil bagian dalam memperbaiki hal ini. Karena pembangunan butuh partisipasi dari semua pihak,” tegas Herman Deru.
Selain menyinggung pajak kendaraan, Deru juga mengimbau agar kendaraan yang belum menggunakan pelat nomor kendaraan Sumsel (BG) segera dialihkan. Hal ini dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di daerah.
Rakor tersebut juga dimanfaatkan oleh Gubernur untuk mempertegas pentingnya kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan wilayah. Kegiatan ini dihadiri berbagai pelaku usaha dari BUMN dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan.
Dalam arahannya, Herman Deru turut menekankan pentingnya program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) yang berkelanjutan.
“Keberhasilan Sumsel adalah keberhasilan kita bersama. CSR bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk nyata rasa memiliki terhadap daerah ini,” ujarnya.
Pemprov Sumsel, kata Deru, telah membangun sistem informasi berbasis data desa untuk mempermudah pemantauan dan distribusi program CSR agar lebih transparan dan efektif.
Selain isu pajak dan CSR, rakor ini juga membahas langkah-langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perbaikan infrastruktur jalan, hingga penggunaan tenaga kerja asing (TKA) secara legal dengan komitmen transfer pengetahuan ke tenaga kerja lokal.
“Kita terbuka terhadap TKA, tapi harus ada manfaatnya bagi tenaga lokal. Jangan sekadar ambil alih pekerjaan,” kata Deru.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa, menyatakan bahwa forum ini menjadi kesempatan penting untuk menyatukan arah pembangunan sektor perkebunan bersama seluruh pemangku kepentingan.
