Sumsel.co - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah ini mencapai Rp25,86 triliun hingga 22 Oktober 2025. Angka tersebut menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi dari total pagu Rp34,51 triliun untuk 18 kabupaten/kota di Sumsel.
Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Rahmadi Murwanto, menyampaikan bahwa penyaluran TKD tahun ini difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan layanan publik di daerah.
“Penyaluran TKD tahun ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan layanan publik, sesuai kebijakan pemerintah pusat,” ujar Rahmadi di Palembang, Kamis (30/10).
Menurutnya, TKD menjadi salah satu sumber pendapatan utama dalam struktur APBD kabupaten/kota, mencakup berbagai komponen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Desa, Dana BOS Pendidikan, Dana Insentif Fiskal, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.
DJPb Sumsel juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
“Optimalisasi penyaluran TKD menjadi upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan publik di daerah,” tambah Rahmadi.
Hingga Oktober 2025, sejumlah daerah di Sumsel menunjukkan capaian realisasi cukup baik. Kabupaten OKU Timur mencatat realisasi tertinggi mencapai 80,92 persen dari pagu Rp1,71 triliun. Disusul Kabupaten PALI (79,92 persen), Musi Rawas Utara (79,68 persen), Lubuklinggau (78,81 persen), dan Banyuasin (78,68 persen).
Sementara itu, Kota Prabumulih menjadi daerah dengan realisasi terendah, yaitu 65,55 persen dari pagu Rp901 miliar.
Secara keseluruhan, DJPb Sumsel menilai capaian ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan mempercepat pelayanan publik di Sumatera Selatan.
