Sumsel.co – Beredar kabar bahwa Pemerintah Arab Saudi akan mengurangi kuota haji Indonesia pada 2026. Sebagai perbandingan, pada musim haji 2025 Indonesia mendapat jatah 221 ribu jemaah—terdiri atas kuota reguler dan khusus.
Isu tersebut langsung direspons Komisi VIII DPR RI. Anggotanya, Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa parlemen siap mengajukan keberatan resmi jika pengurangan itu benar‑benar terjadi.
“Saya nggak tahu apakah dikurangi itu demi kualitas pelayanan, kayak gitu tapi tentu kita akan protes,” ujar Maman Imanulhaq, Kompleks Parlemen, Rabu 11 Juni 2025
Menurut Maman, pemotongan kuota otomatis memperpanjang daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia yang saat ini saja sudah mencapai puluhan tahun di beberapa provinsi. Ia menyebut Komisi VIII terus mendorong penambahan kuota dalam berbagai forum resmi dengan otoritas Saudi.
“Kita ngomong berbusa‑busa di hadapan dua kementerian, haji dan pariwisata, kita bilang jangan Indonesia itu harus ditambah,” tegasnya.
“Oke kalau ditambah, mandirinya diperbanyak supaya untungnya masuk ke mereka semua, kalau mandirinya ditambah itu yang menjadi persoalan bagi kita, ada orang‑orang kita yang tidak rela,” tambahnya.
Badan Penyelenggara (BP) Haji membenarkan bahwa wacana pengurangan kuota sempat disampaikan pemerintah Arab Saudi, namun negoisasi telah ditempuh Indonesia.
“Mereka (pemerintah Arab Saudi) menyampaikan tahun ini penyelenggaraan haji yang dikelola Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama itu agak buruk,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam.
Dahnil menekankan bahwa Saudi akhirnya membatalkan rencana pemotongan karena mulai tahun depan manajemen haji Indonesia tidak lagi dipegang Kementerian Agama, melainkan BP Haji.
“Oleh sebab itu, wacana untuk pemotongan 50 persen itu tidak kami kembangkan karena kami percaya Presiden Prabowo melalui badan yang dibentuk akan berkomitmen melakukan perbaikan,” tandasnya.
