Sumsel.co - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni, menegaskan pentingnya pembenahan lembaga pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pernyataan ini disampaikan Askweni dalam rapat Komisi VI DPR RI yang digelar pada Selasa, 1 Juli 2025, di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Askweni menyoroti urgensi reformasi pengelolaan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan perusahaan-perusahaan pelat merah. Ia menilai perlu ada langkah serius agar BUMN benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.
“Diharapkan BUMN dan anak-anaknya mampu mencegah kerugian agar dapat lebih efisien dan tidak ada lagi yang merugi, sehingga pendapatan meningkat, perekonomian membaik,” ujar Askweni.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 126 BUMN yang ada saat ini, sebanyak 52 di antaranya masih mencatat kerugian. Kondisi ini, menurut Askweni, menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam cara lembaga pengelola BUMN bekerja.
Selain efisiensi, ia juga menekankan pentingnya program-program strategis yang diluncurkan Danantara—lembaga pengelola holding BUMN baru—yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong kesejahteraan masyarakat luas.
“Kita optimis, di bawah kepemimpinan Danantara, ada perubahan dalam 5 tahun ke depan dan target dapat tercapai,” tambahnya.
