Sumsel.co - Dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel menyoroti sejumlah isu krusial, terutama terkait turunnya target retribusi daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Selain mengkritisi, fraksi ini juga memberikan dorongan agar pemerintah provinsi mampu lebih kreatif dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Abdullah Taufik, dalam rapat paripurna DPRD Sumsel yang berlangsung pada Senin (21/7/2025), menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi kenaikan pendapatan sebesar 10,63 persen. Namun, ia juga menegaskan bahwa ketergantungan pendapatan daerah terhadap sektor transportasi masih terlalu tinggi.
“Kami apresiasi peningkatan pendapatan 10,63 persen. Namun pendapatan daerah Sumsel saat ini masih terlalu bergantung pada pendapatan transportasi,” kata Abdullah.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan penurunan target retribusi sebesar Rp102 juta lebih atau sekitar 1,96 persen, dari Rp5,2 miliar menjadi Rp5,1 miliar.
“Meski nilainya kecil, penurunan ini mencerminkan turunnya kinerja OPD terkait dalam upaya meningkatkan PAD,” tegasnya.
Selain sisi pendapatan, rencana peningkatan belanja daerah juga disorot. Dalam dokumen perubahan APBD 2025, belanja daerah dirancang naik sebesar Rp888 miliar atau 8,58 persen, menjadi Rp11,2 triliun. Gerindra menyambut baik peningkatan ini, namun menekankan pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran.
“Anggaran ini harus fokus pada belanja wajib pelayanan dasar. Jangan sampai melenceng,” tegasnya mengingatkan.
Penurunan drastis juga terjadi pada komponen Silpa, yang tercatat turun 62,5 persen, dari Rp289 miliar menjadi Rp108 miliar. Meski begitu, Fraksi Gerindra berharap kondisi ini tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang.
