Sumsel.co - Dalam rangkaian kegiatan masa resesnya, Anggota Komite II DPD RI, Hj. Eva Susanti, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Kunjungan ini difokuskan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, khususnya petani yang menjadi pilar utama ketahanan pangan di Sumatera Selatan.
Kehadiran Eva disambut hangat oleh Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, bersama sejumlah pejabat daerah termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pertemuan tersebut diisi dengan dialog terbuka yang menggali berbagai tantangan di sektor pertanian.
Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah sulitnya akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Banyak petani dikabarkan gagal mengakses program ini karena terbentur syarat administrasi yang dinilai terlalu rumit.
"Persyaratan KUR terlalu teknis dan formalistik, sementara banyak petani kita masih kesulitan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Akibatnya, program ini belum sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya," ujar salah satu pejabat dinas yang hadir.
Selain isu pembiayaan, berbagai persoalan klasik juga mencuat, seperti sistem irigasi yang belum memadai, akses jalan usaha tani yang masih terbatas, kurangnya fasilitas penyimpanan hasil panen, hingga kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus membayangi petani.
Menanggapi hal itu, Hj. Eva Susanti menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya peran Banyuasin sebagai daerah lumbung pangan nasional yang perlu mendapatkan perhatian strategis dari kementerian terkait.
“Banyuasin adalah penyangga beras nasional dan lumbung pangan penting di Sumatera Selatan. Maka sudah seharusnya seluruh kebijakan pertanian pusat diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi di sini. Tidak boleh ada petani yang kesulitan pupuk atau tidak punya akses ke pembiayaan,” tegas Eva.
Politisi asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin ini juga mengatakan bahwa DPD RI akan memperjuangkan agar program pangan nasional selaras dengan kebutuhan petani di daerah.
“Saya akan teruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pertanian dan lembaga terkait. Kita harus pastikan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar program benar-benar menyentuh petani. Swasembada pangan bisa tercapai jika kita semua bersatu dan saling mendukung,” ucapnya.
Eva menambahkan bahwa pembangunan sektor pertanian harus melibatkan kolaborasi lintas sektor dan antar level pemerintahan. Baginya, kebijakan yang terintegrasi akan menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan.
“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan. Jika kita gagal melindungi dan memberdayakan mereka, maka ketahanan pangan nasional akan rapuh. Karena itu saya berkomitmen terus mengawal setiap aspirasi yang saya terima,” tutupnya.
