Sumsel.co - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan memperkirakan laju inflasi di provinsi ini akan tetap terkendali hingga akhir 2025, dengan estimasi berkisar di angka 2,5 persen.
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, menyampaikan bahwa selama semester pertama tahun 2025, Sumsel mencatat inflasi tahunan sebesar 2,44 persen (year on year/yoy). Angka ini masih berada dalam kisaran yang ditetapkan secara nasional, yaitu 2,5 persen.
"Kami memperkirakan dengan capaian sepanjang semester I tahun ini, laju inflasi di Sumsel pada semester II masih akan berada di kisaran level tersebut," ujarnya di Palembang, Rabu (9/7/2025).
Meski tergolong stabil, Bambang menekankan perlunya kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga, terutama pada komponen makanan bergejolak (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered price). Ia menyebutkan, salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah potensi kenaikan biaya distribusi dan harga gas LPG yang bisa berkontribusi terhadap kenaikan inflasi.
“Kita waspadai kenaikan harga, makanya kita koordinasi dengan pemerintah daerah agar kenaikannya bisa terjaga tidak tinggi di atas rentang itu,” terangnya.
Bambang juga menyoroti adanya potensi dorongan inflasi yang muncul pada periode tertentu, seperti saat perayaan hari besar keagamaan nasional dan masa liburan sekolah. Menurutnya, momen-momen ini kerap memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Di sisi lain, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel, Henky Putrawan, mengingatkan seluruh kabupaten dan kota di Sumsel untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang tahun ajaran baru, serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Desember 2025.
Henky menyebutkan bahwa tiga komoditas utama yang harus diantisipasi kenaikan harganya adalah beras, cabai, dan bawang merah. Ketiganya dinilai sangat rentan terdampak oleh faktor cuaca, terlebih karena musim hujan diperkirakan datang lebih awal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengedepankan upaya pengendalian inflasi melalui strategi empat pilar: menjamin ketersediaan pasokan, memastikan keterjangkauan harga, menjaga kelancaran distribusi, dan memperkuat kebijakan pendukung.
“Bagi kabupaten dan kota juga harus mencari akar permasalahan dan solusi terkait penyebab kenaikan harga komoditas, karena Sumsel ini merupakan sentra produksi tetapi harga komoditas masih naik,” tutup Henky.
