Sumsel.co - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menekankan perlunya percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi di tingkat regional.
Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi, Capacity Building, dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumsel yang berlangsung di Hotel Novotel Palembang, Selasa (8/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Cik Ujang menyoroti pentingnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus memperluas sumber penerimaan asli daerah.
“Jika masyarakat merasa nyaman membayar secara digital, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat, dan pemerintah dapat mengembalikan manfaat itu ke rakyat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi keuangan akan menjadi salah satu fondasi utama dalam pembangunan ekonomi Sumsel ke depan, sekaligus menjadi strategi dalam mengendalikan inflasi secara berkelanjutan.
Cik Ujang memaparkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, angka inflasi di Sumatera Selatan masih terjaga pada level 1,88 persen. Namun, ia tetap mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak lengah terhadap potensi lonjakan harga komoditas pangan utama seperti beras, cabai, bawang, dan daging ayam.
“Kita tak boleh lengah. Distribusi bahan pangan ini perlu terus dijaga,” ujarnya.
Wagub juga mendorong agar program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) terus dioptimalkan, serta memperkuat sinergi antarwilayah untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Bambang Pramono, menyampaikan bahwa sektor makanan, transportasi, sandang, serta pendidikan menjadi fokus perhatian dalam pengendalian inflasi ke depan. Ia juga mengingatkan adanya tekanan dari inflasi inti, seperti kenaikan harga emas dan kopi, yang bisa berdampak pada daya beli masyarakat.
“Untuk mengantisipasi hal itu, kami merekomendasikan penguatan digitalisasi di sektor pertanian, pemanfaatan sosial funding, serta korporatisasi petani agar mereka lebih mudah mengakses pembiayaan,” ujar Bambang.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat nasional dan daerah, termasuk dari Kemenko Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, serta kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
