Sumsel.co - Pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmennya dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi tantangan sosial di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini.
Tahun 2025, setidaknya 30 unit rumah yang tersebar di berbagai kecamatan akan direnovasi sebagai bagian dari program Gerakan Benahi Rumah Agar Layak (GEBRAK).
Langkah konkret ini diluncurkan langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, di Lorong Kumpeh Brayun, Kelurahan 23 Ilir, pada Senin (5/5/2025).
“Targetnya 30 rumah ini selesai segera. Kami juga mendorong perusahaan lain untuk ikut berpartisipasi dalam menyalurkan dana CSR-nya,” ujar Ratu Dewa saat menyampaikan sambutannya di hadapan warga dan para mitra program.
Renovasi rumah tak layak ini dibiayai melalui kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan sejumlah perusahaan swasta maupun BUMD lewat program Corporate Social Responsibility (CSR). Di antara mitra yang terlibat aktif dalam gerakan ini adalah Perumda Tirta Musi, Bank Sumsel Babel, Telkom, serta berbagai pihak lainnya.
Berdasarkan data resmi Pemkot Palembang, saat ini tercatat masih ada sekitar 3.700 rumah tidak layak huni yang tersebar di kota ini. Pemerintah berharap, langkah awal lewat program GEBRAK dapat menjadi pemantik gerakan serupa yang lebih luas di masa mendatang.
“Kita targetkan 30 rumah ini selesai tahun ini. Kami harap kedepan akan makin banyak perusahaan yang menyalurkan dana CSR-nya untuk rehab rumah yang tidak layak ini,” tambah Ratu Dewa.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, menyampaikan pandangannya mengenai urgensi pembangunan hunian di tengah laju urbanisasi yang terus meningkat. Ia memperkirakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, sekitar 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan.
“Kalau rumah tidak segera dibangun, maka akan terjadi penumpukan. Tinggal di rumah vertikal harus mulai ditradisikan karena lahan makin terbatas dan harga tanah terus naik,” jelas Fahri.
Ia menekankan perlunya semua elemen pemerintah menggunakan sumber daya secara optimal untuk menciptakan kota yang nyaman, bersih, dan bebas kawasan kumuh. Keterlibatan sektor swasta dalam membangun hunian vertikal yang efisien dan berkelanjutan pun sangat didorong.
Sebagai kota tertua di Indonesia, menurut Fahri, Palembang memiliki nilai strategis yang layak untuk menjadi prioritas nasional. Bukan hanya pada renovasi rumah warga, tetapi juga dalam penataan kawasan penting seperti bantaran Sungai Musi dan kawasan sekitar Sungai Ampere.
